Di tengah ketegangan yang terus berlangsung, konflik lahan di Kalimantan Barat kembali muncul, memicu kekhawatiran dari warga setempat. Mereka memohon perhatian pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang telah berlarut-larut. Konflik ini tidak hanya mengancam kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga memicu rasa tidak aman dan trauma di kalangan warga.
Warga Khawatir dengan Ancaman Penggusuran
Warga Nagari Air Bangis, Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Barat, khawatir bahwa lahan mereka akan digusur jika rencana pembangunan kawasan industri petrokimia menjadi nyata. Mereka merasa terancam karena lahan tersebut adalah sumber penghidupan mereka selama puluhan tahun. Sejumlah warga bahkan menyebutkan bahwa mereka diancam oleh aparat dan mengalami intimidasi setiap hari.
Penolakan Terhadap Program Transmigrasi
Selain itu, ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Kalbar juga menolak program transmigrasi dari luar daerah. Mereka menilai program tersebut tidak adil terhadap warga lokal dan justru memperparah kesenjangan sosial. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung program revitalisasi transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat setempat.
Upaya Penyelesaian Konflik Agraria
Komnas HAM telah memberikan surat perlindungan kepada warga Air Bangis dan pendampingnya pasca-aksi yang dibubarkan paksa. Namun, status kepemilikan lahan masih belum jelas karena perbedaan data antara pihak warga dan pemerintah. Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan inventarisasi data untuk mencari solusi bersama.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Konflik lahan tidak hanya berdampak pada kehidupan warga, tetapi juga mengganggu ekonomi lokal. Banyak warga yang bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan, namun kini mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Selain itu, adanya ancaman pidana kehutanan membuat warga takut untuk melanjutkan aktivitas mereka.
Tuntutan Warga dan Harapan ke Pemerintah
Warga Air Bangis meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria dan memberikan perlindungan bagi hak atas tanah mereka. Mereka berharap agar tidak ada lagi intimidasi dan penggusuran yang merugikan masyarakat lokal. Dengan adanya penyelesaian yang adil, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan stabilitas di wilayah tersebut.
