Di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), warga mengeluhkan minimnya akses layanan kesehatan. Masalah ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong sebagian besar penduduk memilih untuk berganti kewarganegaraan. Wilayah seperti Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Sanggau, menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi masyarakat perbatasan.
Infrastruktur yang Tidak Memadai
Akses jalan yang buruk menjadi salah satu kendala utama dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Warga harus melakukan perjalanan selama tiga hingga empat jam menggunakan jalur darat dan sungai. Jika cuaca tidak mendukung, waktu tempuh bisa meningkat dua kali lipat. Jalanan yang sempit dan berlumpur serta 20 jembatan kayu selebar 30 sentimeter memperparah kesulitan tersebut.
Kurangnya Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan di daerah ini sangat terbatas. Bahkan, tidak ada puskesmas atau rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah. Jika ada warga yang sakit mendadak, mereka harus melintasi perbatasan ke Malaysia karena jarak yang lebih dekat. Meskipun biaya pengobatan di sana lebih mahal, pilihan ini sering kali menjadi satu-satunya opsi.
Pengaruh pada Pendidikan dan Ekonomi
Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi masalah serius. Di Dusun Gun Jemak hanya tersedia satu Sekolah Dasar (SD) dengan tenaga pengajar yang semuanya honorer. Sementara itu, lapangan pekerjaan terbatas, sehingga sebagian besar warga bekerja sebagai petani atau menjual hasil pertanian ke Malaysia.
Kritik terhadap Pemerintah Daerah
Kepala Dusun Gun Tembawang, Marselus Gaut, menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan perhatian cukup kepada masyarakat perbatasan. Ia menilai bahwa warga merasa tidak merdeka meskipun sudah menjadi bagian dari NKRI. Hal ini memicu eksodus warga ke Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Solusi yang Dibutuhkan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan akses layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Program pemerintah seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) juga perlu diperluas agar masyarakat memiliki hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha.
