Sintang Jadi Pusat Ekonomi Hijau dan Koridor IKN, Pemprov Kalbar Perkuat Transformasi 2025–2045

Kategori: Pemerintahan | Ekonomi | Lingkungan  |  Tanggal: 10 April 2026  |  Penulis: Redaksi

PONTIANAK, Kalimantan Barat — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) secara resmi menetapkan Kabupaten Sintang beserta Melawi dan Kapuas Hulu sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Hijau sekaligus Koridor Akses Utama menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Penetapan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalbar Tahun 2025–2045, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Barat.

Langkah strategis ini menempatkan Sintang bukan sekadar sebagai daerah penyangga, melainkan sebagai simpul ekonomi hijau yang menghubungkan potensi alam Kalimantan Barat dengan agenda pembangunan nasional di IKN Nusantara.

Lima Kluster Pembangunan Kalbar: Sintang di Posisi Strategis

Dalam dokumen RPJPD 2025–2045, Pemprov Kalbar membagi seluruh wilayah provinsi ke dalam lima kluster pembangunan kewilayahan yang masing-masing memiliki fokus dan keunggulan berbeda:

• Kluster I – Pontianak, Kubu Raya, Mempawah: Pusat Industri dan Jasa Regional Berdaya Saing
• Kluster II – Singkawang, Sambas, Bengkayang: Pusat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Energi Terbarukan
• Kluster III – Landak, Sanggau, Sekadau: Pusat Industri Hijau Komoditi Unggulan Daerah
• Kluster IV – Sintang, Melawi, Kapuas Hulu: Pusat Pengembangan Ekonomi Hijau dan Koridor Akses Menuju IKN
• Kluster V – Ketapang, Kayong Utara: Pusat Ekonomi Biru dan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Pembagian kluster ini, menurut Penjabat Gubernur Kalbar Harisson, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi setiap daerah serta menciptakan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi selama dua dekade ke depan.

“Penetapan kluster kebijakan ini menjadi langkah strategis bagi Kalimantan Barat untuk memastikan bahwa pembangunan selama 20 tahun ke depan berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.”

— Harisson, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat

Mengapa Sintang? Ini Alasan Ekologis dan Ekonominya

Penetapan Sintang sebagai pusat ekonomi hijau bukan tanpa alasan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Mahmuda, menjelaskan bahwa Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu merupakan jantung ekologi kawasan Heart of Borneo (HoB) — salah satu kawasan hutan hujan tropis terluas dan terpenting di dunia.

Secara ekologis, sekitar 60 persen luas wilayah Sintang ditopang oleh ekosistem hutan alam. Kondisi ini menjadikan kelestarian hutan bukan hanya tanggung jawab lingkungan, melainkan juga fondasi utama pembangunan ekonomi daerah.

Sementara dari sisi ekonomi, kawasan ini menyimpan potensi produk unggulan lokal yang sangat beragam dan bernilai tinggi, antara lain:

• ☕ Kopi — komoditas agribisnis unggulan dengan pasar ekspor yang berkembang
• 🌿 Tengkawang — bahan baku industri kosmetik dan pangan premium global
• 🍯 Madu hutan — produk hutan non-kayu bernilai tinggi dengan permintaan dunia yang meningkat
• 🌾 Rotan — bahan baku furnitur dan kerajinan yang sudah dikenal di pasar internasional

“Secara ekologis, ketiga kabupaten ini berpengaruh besar terhadap kondisi ekosistem provinsi. Secara ekonomi, mereka memiliki potensi produk unggulan seperti kopi, tengkawang, madu hutan, dan rotan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.”

— Mahmuda, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Sintang sebagai Koridor Akses Menuju IKN Nusantara

Selain fungsi ekologi dan ekonomi hijau, Sintang memiliki nilai strategis lain yang tak kalah penting: posisinya sebagai koridor akses utama menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Secara geografis, Sintang berada di jalur konektivitas yang menghubungkan wilayah barat Kalimantan dengan IKN. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas di kluster ini diharapkan tidak hanya membuka akses fisik, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang mengalir dari dan menuju IKN.

Ini sejalan dengan tema besar pembangunan Kalbar dalam RPJPD 2025–2045: “Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah.” Kalbar diposisikan bukan sekadar daerah penyangga, tetapi sebagai gerbang depan Indonesia di kawasan Kalimantan yang terhubung langsung dengan pusat kekuasaan baru negara.

Komitmen Kalbar dalam Target FOLU Net Sink 2030

Strategi ekonomi hijau Kalbar juga terhubung erat dengan agenda nasional. Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan komitmen provinsinya dalam forum nasional yang digelar Dewan Kehutanan Nasional (DKN) pada awal April 2026.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendorong kepemimpinan kolaboratif dalam ekonomi hijau berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target FOLU Net Sink 2030.”

— Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Barat

Target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan hingga mencapai kondisi net sink (menyerap lebih banyak karbon daripada yang diemisikan) pada tahun 2030.

Kalbar memiliki modal alam yang sangat besar untuk mendukung target ini. Provinsi ini memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hektare, mencakup sekitar 57 persen dari total wilayahnya. Selain itu, 59 persen desa di Kalbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan — menjadikan masyarakat desa sebagai garda terdepan pelestarian sekaligus pelaku ekonomi hijau.

Transformasi Ekonomi: Dari Eksploitasi ke Model Inklusif Berkelanjutan

Kepala Bappeda Kalbar Mahmuda menekankan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi ke depan harus bertransformasi secara fundamental.

“Transformasi ekonomi tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan bisnis eksklusif. Kita harus mencari model pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.”

— Mahmuda, Kepala Bappeda Kalbar

Sejumlah program konkret telah dirancang untuk mewujudkan visi ini di kawasan Sintang dan sekitarnya, meliputi:

• Pencegahan deforestasi dan pengelolaan hutan lestari
• Pembangunan hutan tanaman industri berbasis kearifan lokal
• Peningkatan cadangan karbon dan partisipasi dalam pasar karbon
• Restorasi gambut dan pengelolaan mangrove
• Hilirisasi produk kehutanan non-kayu (madu, tengkawang, rotan)
• Pengembangan bioekonomi berbasis potensi lokal

Penguatan ekonomi lokal ini juga selaras dengan Misi ke-6 RPJMD Kalbar, yakni mengembangkan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah dan kearifan lokal.

Kolaborasi Multipihak: Kunci Keberhasilan Ekonomi Hijau Sintang

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi hijau di Sintang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, dan lembaga internasional harus berjalan bersama dalam satu arah.

Salah satu contoh nyata kolaborasi ini adalah program Asian Sustainable Palm Oil Links (ASPOL) yang dijalankan WWF-Indonesia bersama HSBC Global di Sintang, yang berhasil mendorong praktik kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO dan aplikasi keterlacakan digital Hamurni. Program ini membuktikan bahwa ekonomi dan lingkungan bisa berjalan beriringan.

Data ekonomi makro terbaru juga menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data BPS Maret 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar tercatat sebesar 172,56 poin atau meningkat 1,08 persen dibandingkan Februari 2026 — mengindikasikan meningkatnya daya beli dan kesejahteraan petani di daerah.

Dampak yang Diharapkan: Kalbar sebagai Studi Kasus Nasional

Dalam konteks nasional, Kalimantan Barat kini menjadi salah satu daerah yang dijadikan studi kasus penguatan ekonomi hijau di Indonesia. Webinar nasional bertajuk “Penguatan Kolaborasi Multipihak dalam Ekonomi Hijau” yang digelar Dewan Kehutanan Nasional menjadikan Kalbar sebagai referensi utama.

Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Erwan Sudaryanto, menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan akan memberikan manfaat ganda: menjaga kelestarian alam sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru melalui pasar karbon dan diversifikasi produk berbasis hutan.

Dengan penetapan Sintang sebagai kluster ekonomi hijau dan koridor IKN dalam RPJPD 2025–2045, Pemprov Kalbar sedang meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan keadilan bagi masyarakat — terutama mereka yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Sintang, dengan segala potensi alamnya, kini berdiri di persimpangan sejarah: antara menjadi koridor masa depan Indonesia atau sekadar melewatkan momentum. Pilihan itu kini ada di tangan semua pemangku kepentingan. (Red)

Tags: #Sintang #EkonomiHijau #IKN #Nusantara #KalimantanBarat #PemprovKalbar #HeartOfBorneo #RPJPD #TransformasiEkonomi #FOLUNetSink