Ketua DPRD Kaltim Anggarkan Rp 6,8 Miliar untuk Mobil Dinas, Ini Penjelasan Hasanuddin Mas’ud
Mobil dinas yang dianggarkan sebesar Rp 6,8 miliar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian publik. Meski pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar tengah ramai dibicarakan, ternyata anggota dewan juga melakukan pengadaan serupa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang merupakan kakak dari gubernur tersebut.
Alasan Pengadaan Mobil Dinas
Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas DPRD Kaltim dilakukan karena kendaraan lama yang digunakan sudah berusia antara 5 hingga 10 tahun. Banyak dari kendaraan tersebut sering mengalami kerusakan dan bahkan mogok saat digunakan dalam perjalanan dinas.
“Secara jangka panjang lebih efisien diganti daripada terus diperbaiki,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas dilakukan melalui proses yang ketat, termasuk pembahasan di komisi dan badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Proses Pengadaan yang Transparan
Menurut Hasanuddin, semua pengadaan kendaraan harus mengikuti pedoman standar satuan harga, analisa standar belanja, masuk e-katalog, dan diawasi oleh inspektorat. Ia menekankan bahwa tidak ada kebijakan yang bisa dilakukan secara sembarangan.
“Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Prinsipnya bukan soal kenyamanan, tapi mendukung kinerja dan efisiensi,” tegasnya.
Penggunaan Mobil Dinas untuk Seluruh AKD
Hasanuddin menyebutkan bahwa pengadaan mobil dinas tidak hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan, tetapi juga untuk menunjang operasional alat kelengkapan dewan (AKD), seperti komisi, badan, sekretariat, dan fraksi.
“Itu buat AKD itu bukan buat pimpinan saja, ada untuk komisi, ada untuk badan, pimpinan empat orang, belum lagi nanti ada sekretariat, ya belum lagi ada fraksi. Nah, itu bukan kita buat satu orang. Jadi itu untuk seluruh AKD,” jelasnya.
Pengawasan oleh Berbagai Pihak
Ia menegaskan bahwa pengadaan kendaraan akan diawasi oleh berbagai pihak, mulai dari inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses pengadaan harus transparan dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Semua harus mengikuti pedoman standar satuan harga, analisa standar belanja, masuk e-katalog, dan diawasi inspektorat. Jadi tidak bisa sembarangan,” katanya.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Anggaran Mobil Dinas DPRD Kaltim
Apa tujuan pengadaan mobil dinas oleh DPRD Kaltim?
Tujuan utamanya adalah untuk mendukung operasional alat kelengkapan dewan agar lebih efisien dan efektif.
Apakah pengadaan mobil dinas dilakukan secara transparan?
Ya, pengadaan dilakukan melalui proses yang ketat dan diawasi oleh inspektorat serta BPK.
Siapa yang menggunakan mobil dinas tersebut?
Mobil dinas digunakan untuk seluruh alat kelengkapan dewan, termasuk komisi, badan, sekretariat, dan fraksi.
Bagaimana proses penganggarannya?
Penganggaran dilakukan melalui pembahasan di komisi dan badan anggaran bersama TAPD, serta mengikuti pedoman standar satuan harga.
Apakah mobil dinas hanya untuk kepentingan pribadi?
Tidak, mobil dinas digunakan untuk kebutuhan operasional seluruh AKD, bukan hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan.
Kesimpulan
Pengadaan mobil dinas sebesar Rp 6,8 miliar oleh DPRD Kaltim menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga efisiensi dan kinerja operasional. Meski sempat menuai pro dan kontra, Hasanuddin Mas’ud memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang ketat, anggaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kinerja DPRD Kaltim.
